CEOMAGZ | Jakarta – Larangan Uni Eropa (UE) terhadap impor yang terkait dengan deforestasi dipuji sebagai “standar emas” dalam kebijakan iklim. Langkah ini sebut melindungi hutan dunia, yang dapat membantu menghilangkan efek mematikan gas rumah dari atmosfer.
Undang-undang tersebut mewajibkan para pedagang untuk menelusuri asal-usul berbagai produk, mulai daridaging sapi dan buku, coklat dan arang, hingga lipstik dan kulit. Bagi UE, mandat yang akan mulai berlaku tahun depan tersebut merupakan bukti peran blok tersebut sebagai pemimpin global dalam perubahan iklim.
Namun, kebijakan tersebut telah mengancam mata pencaharian negara-negara Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang paling vokal menunjuk akibat UU itu bagi pekerjaan warganya. RI dan Malaysia memasok 85% minyak sawit dunia. Ini menjadi salah satu dari tujuh komoditas penting yang tercakup dalam larangan Uni Eropa.
Lalu bisakah Eropa menyelamatkan hutan tanpa menutup lapangan kerja di Indonesia dan Malaysia? “Banyak orang akan merasa tidak berdaya ketika hal ini terjadi tahun depan,” kata Pamela Coke-Hamilton, Direktur Eksekutif sebuah Badan PBB yang dibentuk untuk membantu negara-negara miskin membangun kekayaan melalui perdagangan, International Trade Center, dikutip CNN Indonesia, Jumat (15/3/2024).
Coke-Hamilton menyebut kebanyakan petani kecil bahkan tidak tahu tentang larangan tersebut. Apalagi bagaimana membuktikan kepatuhan mereka. Di perkebunan di negara bagian Sabah, Malaysia, di Kalimantan, tidak ada satu pun petani kecil yang pernah mendengar tentang aturan deforestasi. Ini dikhawatirkan membuat mereka semakin miskin.
“Mereka akan dikeluarkan dari pasar, yang selanjutnya dapat merusak lingkungan,” kata Coke-Hamilton lagi.”Kami tahu deforestasi berkaitan dengan kemiskinan.”
Sebenarnya, sejak 1 Januari 2020, semua petani dan pelaku bisnis diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi dari dewan Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia. Standar-standar tersebut sesuai dengan banyak standar yang ditetapkan oleh UE, meskipun tidak ada persyaratan untuk pemetaan geolokasi.
Upaya ini membuahkan hasil. Dalam survei tahunannya pada tahun 2022, World Resources Institute menemukan bahwa Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara di mana deforestasi tidak bertambah parah.
Sebuah gugus tugas baru yang terdiri dari Komisi Eropa dan menteri-menteri pemerintah dari Malaysia dan Indonesia juga bertemu untuk berupaya menerapkan peraturan deforestasi. Para pejabat Malaysia telah meminta komisi tersebut untuk menerima sistem sertifikasi yang dimiliki negara tersebut dan mengecualikan petani kecil dari peraturan tersebut.
Namun, persepsi bahwa negara-negara Eropa mendikte pemerintah ada. Kebencian terhadap penerapan standar ganda di negara-negara kaya juga jadi citra lain. “Anda tidak bisa memaksakan undang-undang dan kemudian datang dan berkata: ayo berdialog,” kata Direktur Eksekutif Dewan Minyak Sawit Malaysia, Belvinder Kaur Sron.
“Kami diberitahu tentang penegakan standar yang ketat, mengenai perdagangan bebas dan iklim,” kata Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Nik Nazmi. “Namun ketika kepentingan daerah yang lebih kuat secara ekonomi dipertaruhkan, peraturan akan dilonggarkan. Kami merasa suara kami tidak didengar,” pungkasnya. (*/02)
