CEOMAGZ | JAKARTA – Parlemen Jepang, Gen Nakatani beserta delegasi menyambangi Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden guna membahas berbagai aspek, termasuk penguatan hak asasi manusia, Rabu (24/7/2024).
Menurut keterangan sampai ke media ini, Kamis (25/7) pagi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbagi pengalaman dan praktik, baik mengenai implementasi HAM yang dilakukan di Indonesia, salah satunya mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk melibatkan unsur-unsur HAM dalam kebijakan tata kota.
“Dalam konteks good governance, seluruh pembangunan di daerah, harus berlandaskan hak asasi manusia. Setiap tahun ada program Festival HAM di daerah. Ini sangat baik dan dapat menjadi pembelajaran pemda untuk mempedomani HAM,” ujar Peraih Bintang Adhi Makayasa Trisakti Wiratama, Akademi Militer, Matra Angkatan Darat 1981.
Sementara itu, Dia juga memaparkan, Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan HAM, termasuk upaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Menurut Penjelasannya, Hal itu dapat ditempuh melalui penyelesaian non-yudisial, seperti memberikan kompensasi di sektor kesehatan, perumahan dan pendidikan. Serta penyelesaian yudisial dengan bukti-bukti yang kuat.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan standar HAM,” ucap Moeldoko.
Lebih lanjut, Dirinya menuturkan, Sebagai negara demokrasi, Pemerintah Indonesia memiliki perhatian penuh dalam menjaga keseimbangan, antara stabilitas dan keterbukaan. Termasuk menjaga iklim demokrasi, serta iklim investasi dari berbagai negara, sebagai mitra strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Demokrasi berjalan baik di tengah perkembangan disinformasi. KSP berperan dalam menjaga stabilitas komunikasi politik,” tutur Moeldoko.
Terkait pengembangan iklim investasi yang efektif dan efisien, Ia menjawab, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law, di mana terdapat 72 Undang-Undang yang diharmonisasi.
“Agar bisa memberikan kepastian, kemudahan dan pelayanan publik yang maksimal,” jawab Moeldoko. (Dyw/Wil)
