CEOMAGZ | JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan potensi sektor pertanian dan ekspor Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, Berikan instruksi tegas untuk mempercepat tata kelola niaga kratom.
Panglima TNI Periode 2013 hingga 2015 ini menegaskan, Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kratom sudah jelas, yaitu berfokus pada manfaatnya.
Ia menilai, Butuh percepatan dalam aspek pengelolaan tata niaga, serta legalitas pada kratom untuk melindungi petani serta pelaku usaha dalam mengekspor kratom.
“Arahan Presiden jelas, tonjolkan manfaatnya. Kita juga berikan solusi terbaik buat rakyat. Jangan kalau ada apa-apa yang ribet rakyat, kita ini Pejabat, kalau enggak bisa apa-apa. Ya, ngapain jadi Pejabat? Kalau ada aturan tata niaganya, UMKM bisa dibina dengan lebih baik untuk mengarah ke hilirisasi,” tegas Moeldoko, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut terkait Kebijakan dalam Penanganan, Pemanfaatan dan Perdagangan Kratom di gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Dirinya juga menambahkan, Perlu adanya standardisasi dalam ekspor kratom. Hal ini perlu dilakukan, agar tidak terjadi pengembalian kratom. Karena tidak sesuai dengan standar ekspor negara yang dituju.
“Kemendag atur standarnya, pastikan kratom itu, tidak ada kandungan bakteri dan logam berat, karena akan dilihat ke industri untuk ekspor. Jangan sampai ada yang di reject,” jelas Moeldoko.
Lanjutnya, Pemerintah berkomitmen untuk mengeksplorasi potensi kratom secara maksimal, memastikan bahwa pengembangannya sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan.
“Saya dan Pak Menkes menyetujui kratom tidak masuk kategori psikotropika,” ungkap Moeldoko. (Dyw)
