CEOMAGZ I JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan hingga saat ini dirinya masih banyak menerima laporan kasus pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian terhadap negara. Misalkan saja, praktik tambang ilegal hingga manipulasi laporan keuangan dan mangkir dari pajak.
“Saya melihat laporan-laporan, terlalu banyak kekayaan kita ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining, ilegal ini, ilegal itu, manipulasi laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara,” kata Prabowo dalam sambutannya di Acara Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12)
Dalam hal ini, Dirinya menekankan, Akan menindak tegas seluruh oknum yang terlibat dalam berbagai kasus tersebut. Sebab tindakan ini, selain tentunya melanggar hukum, tapi juga tidak adil bagi masyarakat dan negara mengingat para pelaku ini sudah menerima manfaat, tapi enggan melakukan kewajibannya.
“Menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan, dan saya minta dukungan seluruhnya. Saya minta dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua partai,” tegas Prabowo.
Selain itu, Menurutnya, Hal ini juga sangat penting untuk dilakukan, terutama oleh dirinya selaku Presiden RI, karena ia sudah bersumpah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar dan seluruh Undang-Undang yang ada.
“Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar, saya disumpah. Saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain saya harus tegakan hukum,” tekan Prabowo.
Selanjutnya, Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk patuh terhadap hukum dan tidak melakukan berbagai pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara seperti aktivitas pemalsuan laporan keuangan hingga mangkir dari pajak tadi. Bahkan hal ini juga disampaikannya, kepada para kader Partai Gerindra yang dipimpinnya, khususnya bagi mereka yang memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.
“Saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau, Tidak. Ini saya sampaikan kepada yang menang-menang, Gubernur, Walikota, Bupati,” ucap Prabowo.
“Tanya mereka apa yang saya sampaikan saat mereka menang, ‘selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi’, itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf saya yang akan pertama akan menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya karena setiap institusi pasti ada yang baik dan yang tidak baik,” sambung Prabowo.
Berupaya Agar Masyarakat Tambang Tidak Terjebak, Harley Mangindaan Apresiasi MDT
Keseriusan pada keberadaan komunitas tambang Sulut dan ketegasan sebagai anggota DPR-RI, menunjukan Martin Daniel Tumbelaka (MDT) paham dan miliki data akurat soal kondisi sumber daya alam khusus mineral logam emas di Sulut.
Penilaian tersebut disampaikan Harley Mangindaan saat diminta tanggapan soal statement MDT dalam hearing Komisi III DPR RI dengan mitra terkait belum lama ini.
”MDT berupaya agar masyarakat tambang tidak terjebak dengan masalah baru dan memberikan support bagi tugas Kepolisian dengan pesan moral kepada Kapolda Sulut untuk bertindak tegas terhadap kegiatan ekonomi yang melawan hukum atau ilegal,” ujar doktor ekonomi jebolan Universitas Hasanuddin ini, Kamis (12/12).
Menurut informasi, pemerintah pusat sempat jemput bola dengan mengkonfirmasi kejelasan dan keseriusan usulan Pemprov Sulut tersebut. Lokasi yang dimaksud berada di wilayah Minut, Bolmong dan Mitra.
“Kondisi saat ini, usulan di wilayah Minut dan Bolmong masih berproses. Wilayah lain berstatus stuck alias nda maju nda mundur,” ujarnya.
Memperhatikan dari sisi strategi ekonomi, Ai prihatin apabila temuan ini benar terjadi.
“Sangat disayangkan peluang tingkatkan pendapatan daerah, pemberdayaan masyarakat dan pembenahan iklim investasi belum diseriusi. Barang tentu pula belum sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata mantan Wakil Wali Manado itu.
MDT Berharap Semua Pihak Membantu Memberikan Fasilitas Dan Akses Bagi Penambangan Demi Kepastian Berusaha
Kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) memang menjadi perhatian banyak kalangan. Di satu sisi menjadi tempat ribuan warga mencari kebutuhan hidup. Namun di sisi lainnya bisa membahayakan kelangsungan hidup penambang karena rawan menghadapi musibah.
Merujuk data, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang masuk dalam Wilayah Pertambangan (WP) Kementerian ESDM hanyalah Tatelu Rondor di Minahasa Utara (Minut). Pemprov Sulut sebenarnya mengusulkan beberapa lokasi, namun yang sempat diproses baru tiga lokasi. Itu pun tidak ada perkembangan sampai saat ini.
Menurut informasi, pemerintah pusat sempat jemput bola dengan mengkonfirmasi kejelasan dan keseriusan usulan Pemprov Sulut tersebut. Lokasi yang dimaksud berada di wilayah Minut, Bolmong dan Mitra.
Kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) memang menjadi perhatian banyak kalangan. Di satu sisi menjadi tempat ribuan warga mencari kebutuhan hidup. Namun di sisi lainnya bisa membahayakan kelangsungan hidup penambang karena rawan menghadapi musibah.
Jika mengacu data Menkopolhukam tahun 2023 ada sekitaran 40.000 masyarakat Sulut yang ikut serta dan menunjang kegiatan PETI. Mereka rawan hadapi musibah.
Diketahui PETI memang tidak diperkenankan. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jelas mengatur itu.
Di Pasal 35 bahkan disebutkan orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.OOO.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Situasi ini menjadi pelik karena banyak warga yang menggantungkan hidup dari situ.
MDT juga berharap, Semua pihak membantu memberikan fasilitas dan akses bagi penambangan demi kepastian berusaha, menjaga lingkungan dan memastikan pertumbuhan penerimaan keuangan daerah berjalan seusai rencana daerah.
“Kita ingin yang terbaik untuk semua pihak,” ucap wakil rakyat dari Partai Gerindra ini. (*/Dyw)
